Kinerja Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menuai catatan kritis terutama dalam hal ketersediaan lapangan pekerjaan. Sebagian besar masyarakat menilai kebijakan yang dijalankan belum mampu menjawab persoalan pengangguran di daerah.
Lebih dari separuh responden menyatakan kinerja pemerintah daerah dalam menciptakan lapangan kerja masih buruk. Bahkan, sebagian kecil menilai sangat buruk. Hanya sepertiga masyarakat yang menganggap langkah pemerintah sudah berjalan baik.
Kritik publik tidak hanya berhenti di sana. Tingginya angka pengangguran dinilai masih sulit ditekan, program pengentasan kemiskinan dianggap belum optimal, serta penyaluran bantuan langsung bagi masyarakat masih dirasakan belum merata. Persoalan yang dianggap paling mendesak oleh warga adalah minimnya peluang kerja, diikuti kondisi infrastruktur jalan, serta persoalan ekonomi terkait harga bahan pokok.
Namun demikian, penilaian masyarakat tidak sepenuhnya negatif. Sejumlah sektor justru mendapat apresiasi tinggi. Penyediaan air bersih dinilai memuaskan oleh mayoritas warga. Stabilitas harga kebutuhan pokok juga dianggap cukup terjaga. Layanan kesehatan dan biaya pelayanan publik dinilai terjangkau oleh sebagian besar masyarakat.
Secara keseluruhan, tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan provinsi masih terbilang tinggi. Bahkan dalam aspek kepemimpinan, mayoritas masyarakat memberikan nilai positif bagi Gubernur Dedi Mulyadi bersama wakilnya.
Menanggapi hal ini, Dedi menegaskan bahwa capaian tersebut bukan hasil kerja individu, melainkan buah dari kerja kolektif seluruh jajaran pemerintahan di tingkat provinsi.
“Ini bukan semata-mata hasil kebijakan pribadi, tetapi hasil kerja bersama seluruh aparatur pemerintah provinsi,” ujarnya.
